TIMES PALEMBANG, PANGANDARAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran melakukan dengan Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto, S.I.K M.H pada Senin (6/1/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Polres Pangandaran.

Pada pertemuan itu, HMI Komisariat Pangandaran menyampaikan keprihatinan terhadap kinerja Polres Pangandaran atas peningkatan kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran selama 2024, juga mempertanyakan biaya SIM yang bervariasi.

Korlap audiensi, Rifal Mujahid menyebut, pada 2023 tercatat sebanyak 74 kasus tindak pidana dengan penyelesaian 45 kasus. Namun, angka tersebut meningkat signifikan pada 2024 menjadi 101 kasus tindak pidana, dengan penyelesaian sebanyak 65 kasus. 

Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Komisariat Pangandaran tersebut, peningkatan kasus yang terjadi pada 2024 di wilayah hukum Polres Pangandaran menjadi sebuah pertanyaan bagi HMI.

"Kejadian tersebut menjadi dasar kami mendatangi Kapolres Pangandaran dan mempertanyakan kenapa kasus kejahatan di Pangandaran bisa meningkat?" kata Rifal.

Tidak hanya itu, isu lokal yang beredar di masyarakat terkait biaya pembuatan SIM C juga menjadi sorotan.

HMI mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai biaya pembuatan SIM yang bervariasi, mulai dari Rp550.000 hingga Rp700.000, baik melalui layanan SIM keliling maupun di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (SATPAS).

Padahal, biaya resmi pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020.

Sekretaris Umum HMI Komisariat Pangandaran, Ihsan Sanusi menambahkan, bahwa audiensi ini merupakan langkah proaktif untuk mendorong pihak kepolisian mengambil tindakan strategis dalam menekan angka kasus kejahatan serta disparitas biaya pembuatan SIM.

HMI mengaku ingin mendengar langsung langkah-langkah yang akan diambil Polres Pangandaran untuk mengatasi lonjakan kasus kejahatan tersebut. Dan juga meminta klarifikasi dari Kapolres terkait adanya disparitas biaya pembuatan SIM.

"Jika ada praktik yang tidak sesuai aturan, kami berharap dapat segera ditertibkan. Sebagai mahasiswa, kami juga siap berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan,” tambah Ihsan.

Selain menanyakan langkah konkret Kapolres Pangandaran kedepan dalam penanganan kasus tersebut, HMI Komisariat Pangandaran juga mendorong upaya untuk memaksimalkan fungsi kepolisian dalam menekan angka kriminalitas.

Ini karena peningkatan kasus kriminal di Kabupaten Pangandaran tentu menjadi sebuah ancaman bagi kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Berdasarkan kajian yang dilakukan HMI komisariat Pangandaran, HMI menyampaikan saran dan masukan untuk Polres Pangandaran agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Polres Pangandaran untuk mengusut tuntas setiap kasus kriminal sampai ke akarnya.
2. Mendorong Polres Pangandaran untuk masif melakukan patroli terutama pada wilayah rawan kejahatan 
3. Mendorong Polres Pangandaran untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mengaktifkan kembali pos kamling dalam rangka meminimalisir dan pencegahan tindak kriminal di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong Polres Pangandaran untuk terus mensosialisasikan pemahaman tentang ancaman digital, keamanan data pribadi, dan pentingnya verifikasi informasi.
5. Mendorong transparansi biaya pembuatan SIM di kabupaten Pangandaran .
6. Mendorong Polres Pangandaran mensosialisasikan tentang tata cara berkendara dengan baik dan paham lalu lintas.

Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K M.H, menyambut baik audiensi ini dan menjelaskan beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Polres Pangandaran.

Hal itu termasuk peningkatan patroli yang berbasis terhadap pendekatan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif dan melakukan penindakan terkait oknum yang melakukan disparitas biaya pembuatan SIM.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menekan angka kriminalitas di Pangandaran agar tidak meningkat kembali di tahun 2025.

"Salah satu fokus kami adalah meningkatkan penyelesaian kasus dan memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” ujar AKBP Mujianto.

Audiensi ini diakhiri dengan pernyataan bahwa HMI Komisariat Pangandaran akan menjadi mitra strategis dan mitra kritis Polres Pangandaran untuk menciptakan dampak nyata bagi peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. (*)