TIMES PALEMBANG, PACITAN – Peneliti Universitas Hang Tuah Surabaya Dr. Agus Wahyudi, mengungkapkan permasalahan atau konflik yang ada di pesisir Pantai Teleng Ria Pacitan.

Salah satunya adanya berbagai kepentingan antar sektor di kawasan pesisir Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, terungkap saling tumpang tindih.

Temuan itu diungkapkan saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Model Resolusi Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan dengan Pendekatan Sosio-Spasial' di Ruang Rapat Bappedalitbang Pacitan, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dr. Agus memaparkan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya konflik pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang menjadi ikon wisata sekaligus wilayah tangkap nelayan setempat.

Setidaknya terdapat tiga bentuk konflik yang ditemukan oleh Dr. Agus beserta tim peneliti, yakni konflik praktik spasial atau ruang fisik seperti area tambat kapal dan pengelolaan parkir, konflik representasi ruang, berupa perbedaan kebijakan antarinstansi.

Serta konflik ruang representasi yang muncul dalam relasi sosial masyarakat pesisir.

Menurut Dr Agus, konflik di Pantai Teleng Ria Pacitan tidak hanya bersumber pada batas fisik ruang, tetapi juga pada perbedaan kepentingan, kebijakan, dan persepsi sosial masyarakat. 

“Masalahnya bukan sekadar siapa yang berhak memakai ruang, tapi bagaimana ruang itu dipahami dan dimaknai oleh masing-masing pihak,” ujarnya. Selasa (28/10/2025).

Solusi: Coastal Space Agreement

Sebagai solusi, tim peneliti menawarkan model Coastal Space Agreement atau Kesepakatan Ruang Pesisir. Model ini bertujuan membangun kesepahaman bersama antar pihak yang berkepentingan di kawasan pesisir.

Model ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menata kawasan Teleng Ria secara kolaboratif, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih antara sektor wisata dan aktivitas nelayan.

Menurut Guru Besar bidang Kebijakan Publik Universitas Hang Tuah, Surabaya, Prof. Dr. Agus Subianto, M.SI, model ini mendorong dialog lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan akademisi.

“Pemerintah menjadi fasilitator, masyarakat pesisir berperan aktif dalam pengelolaan, sementara akademisi membantu menyusun dasar pengetahuan dan rekomendasi kebijakan,” katanya.

Model ini diharapkan menjadi wadah penyamaan persepsi dan penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

Hasil FGD ini akan menjadi masukan penting bagi penelitian, pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan tata ruang pesisir yang adil, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

FGD yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Pacitan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. 

Mulai dari DPRD, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Lanal Pacitan, UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan, hingga pelaku usaha dan perwakilan masyarakat pesisir. (*)